Undang-Undang RI No. 22 TAHUN 2001 Tentang Minyak d…
2021. 5. 2. Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Pelaku Usaha Pertamini di Kota Denpasar · Ferdy
Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tersebut, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan … negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga sesuai dengan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 maka cabang produksi tenaga listrik tersebut haruslah dikuasai oleh negara, dan makna penguasaan negara adalah mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan oleh negara. 2. Putusan MK tentang UU Minyak dan Gas … Dengan sifat yang demikian maka penelitian dioperasionalkan selain untuk menggambarkan fakta –fakta hukum dikeluarkannya Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, juga ditujukan untuk menganalisis implikasi dari Undang-Undang …
merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. 2 Pengantar dalam UU Minyak Bumi dan Gas, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008),. (2) Penguasaan Minyak dan Gas Bumioleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh PemerintahPusat sebagai pemegang Kuasa … yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi, air dan kekayaan Undang-undang Minyak Dan Gas Bumi dan selanjutnya disahkan. Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah 2021. 8. 6. dan Gas Bumi yang Diterapkan Berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda dan Hak Menguasai Negara Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Inkonstitusionalitas Undang-Undang Migas. Bahwa terkait dengan Pasal 33 (2) dan (3) UUD 1945 serta Hak Menguasai Negara yang terkandung didalamnya, maka: Bahwa Pasal 1 ayat (23) dan (24) UU Migas jo. Pasal 44 UU Migas inkonstitusional atau bertentangan dengan pasal 33 (2) dan (3), karena adanya badan-badan yang melaksanakan dan mengatur Minyak tentang sistem tata kelola minyak dan gas bumi di Indonesia. Adapun hasil yang ditemukan dalam pe nelitian ini yaitu, Pertama, konsep “hak menguasai negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 …
Dr. Revrisond Baswir - BAHWA PASAL 63 HURUF C UNDANG
Undang-Undang Dasar 1945 PasaL 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan … View 01uu022 minyak dan gas bumi.doc from BUSINESS MISC at Universitas Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 22 TAHUN 2001 (22/2001) TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN … 2018. 5. 2. pendirian mini refinery plant belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi. Untuk itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang secara garis besar …
PENGUJIAN SECARA MATERIIL Undang-undang Nomor 22 Tah…
yang menguasai hajat hidup orang banyak dan kegiatan perekonomian, sehingga perlu pengaturan minyak; b. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya. UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa “Berdasarkan jiwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Minyak dan Gas … UU NO. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK … Perundang–undangan tersebut antara lain Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Undang–Undang … (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi), dapat yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap SDA, tidak. Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tersebut, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan …
Indeks mundi costa rica
Artinya apabila suatu Negara ingin menguasai dunia, maka terlebih dahulu Negara tersebut harus dapat menguasai sumber-sumber energi minyak dan gas bumi di manapun. BAB IV. KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN. TERKAIT MINYAK DAN GAS BUMI. UNDANG-UNDANG … 2016. 11. 1. ABSTRAK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang judicial review UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah sumur minyak melalui pendirian mini refinery plant belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi. 2021. 5. 2. Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terkait Pelaku Usaha Pertamini di Kota Denpasar · Ferdy UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Mencabut : UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi … 2016. 4. 24. Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi harus mengembalikan sektor maka aset Pertamina dari implementasi menguasai hak negara ini bisa 2019. 3. 24. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR: 44 TAHUN 1960 TENTANG Bahwa minyak dan gas bumi mempunyai fungsi yang amat. Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba 474 Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2012 … Pasal 22 ayat (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25 persen bagiannya dari hasil produksi Minyak …
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI. BAB I. KETENTUAN UMUM TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa …
Undang-Undang RI No. 22 TAHUN 2001 Tentang Minyak d…
TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa … Undang-undang ini memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang … Petunjuk Pengenaan PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi (PBB Migas) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.03/2007 tanggal 11 Oktober